MENGAPA REFORMASI GAGAL

Oleh Sides Sudyarto DS

Pangkal utama reformasi seharusnya adalah perubahan demi perbaikan. Tetapi reformasi kita hanya merupakan perubahan kekuasaan atau pergantian penguasa. Setelah sekian lama berjalan, reformasi tidak menghasilkan perbaikan bagi nasib bangsa. Di mana letak kesalahannya? Pertama kita miskin wawasan dan analisis yang tajam, mendasar dan detil.

Kedua, kita miskin kesadaran manajemen koflik. Ketiga, kita tidak punya sumber daya manusia yang memahami apa itu reformasi.

  • Wawasan dan analisis yang tajam.

    Tokoh-tokoh atau penggerak roda reformasi tidak menyadari siapa dan siapa kawan. Kaum reformis mestinya paham benar bahwa yang dihadapi (target reformasi) adalah kekuasaan yang telah begitu lama membentuk jaringan yang kuat dan luas. Tetapi yang lebih penting dari itu ialah pemahaman bahwa penguasa saat itu merupakan penjajahan oleh bangsa sendiri. Namun juga harus diakui bahwa penguasa saat itu hanyalah boneka dari kekuatan asing. Maka bisa dikatakan bahwa selain merupakan penjajahan oleh bangsa sendiri, kita juga dijajah secara tidak langsung oleh bangsa asing.

    • Manajemen konflik.

      Reformasi pada dasarnya adalah konflik antara dua pihak. Di satu pihak berdiri kekuatan statusquo, di pihak lain satu kekuatan yang melawan statusquo, yang menuntut perubahan. Namun kita juga tidak bisa menutup mata, bahwa gerakan reformasi itu sendiri bukanlah satu kubu yang tunggal. Dalam nhal ini kasusnya sebanding dengan perjuangan kemerdekaan dulu. Ketika masih berjuang untuk merebut kemerdekaan nyaris tidak ada perpecahan, meskipun jelas ada perbedaan paham. Namun setelah merdeka, timbul perpecahan dan ancaman separatisme. Perbedaan dan perpecahan dalam kubu reformis itulah yang membuat reformasi tidak berlanjut. Ketika sesama reformis bertikai karena beda kepentingan, elemen-elemn statusquo yang memang masih kuat tampil kembali dan berhasil dengan gemilang.

      • Dalam soal jumlah (quantity), kita punya banyak sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). Masalahnya, SDM kita tidak memiliki tiga unsur penting untuk memenangkan reformasi: (1). Intelektual, (2) Inteligensia (3) Negarawan.

        (1). Seorang intelektual adalah orang yang berani mengatakan kebenaran (to tell the truth) di mjuka kekuasaan. Ciri khasnya, ia kritis, kreatif, pemasok gagasan inovasi untuk masyarakatnya dan selalu menolak statusquo.

        (2). Intelegensia adalah mereka yang menduduki profesi intelektual, tetapi bukan intelektual. Bedanya, jika intelektual berdiri di luar kekuasaan, intelegensia dibentuk oleh pemerintah untuk keperluan pemerintahan. Jika intelegensia bisa tawar menawar tentang salari, intelektual tidak mendapatkan salari dari penguasa. Miskin inteligensia mdenyebabkan birokrasi tidak berjalan baik untuk kesejahteraan rakyat. Reformasi birokrat/birokrasi tidak mungkin berjalan jika tidak ada inteligensia.

        (3). Negarawan.

        Negarawan adalah politikus, tetapi tidak setiap politikus adalah negarawan. Orientasi politikus adalah kekuasaan. Orientasi negarawan adalah kepentingan negara. Seorang politikus bisa mengatakan: Loyalitasku terhadap partai berakhir, ketika loyalitas kepada bangsa dimuali. Atau sebaliknya: Loyalitas kepada bangsa berakhir, ketika loyalitasku kepada partai dimulai. Seorang negawaran hanya memilih untuk mengatakan: Loyalitas kepada negaraku tidak akan pernah berakhir.  Negarawan selalu meletakkan kepentingan negara di atas segalanya, di atas kepentingan pribadi dan golongannya.

        Lalau apakah reformasi akan bisa berjalan terus untuk mencapai tujuannya? Di sini kita bersikap pesimistis. Dan kita punya alsan kuta untuk pesimistis. Pertama reformis sejati sebenarnya halah keum mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR sampai dengan jatuhnya regim lama (ancient regime). Karena itulah hanya mahasiswa yang ditembaki hingga jatuh korban jiwa. Pembunuhan mahasiswa itu dilakukan untuk menteror dan menghadang aksi mahasiswa selan jutnya. Sekaligus itu juga menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa yang paling reformis, karena itu harus diperhitungkan. Lalu para politisi saat itu hanya tinggal memanen hasilnya dengan berbagi kekuasaan.

        Lalu setelah sekian lama pergantian kekuasaan, apa yang terjadi? Tidak ada lagi bau reformasi. Sebagaian mahasiswa yang dulu aktivis reformasi, masuk ke partai politik dan kemudian memasuki arena kekuasaan sudah jadi penempuh jalan pragamtis. Mereka sudah gendut dengan jas dan dasi, bermobil mewah  dan bergaya bagai selebriti.

        Tentu tidak semua begitu, masih ada saja yang mendekap idealisme dengan kukuh dan teguh, namun mereka masih merayap berjuang di bawah permukaan. Tetapi trendi pragmatisme eks aktivis reformis itu memang tampak nyata sekali.

        Lalu bagaimana jika kita menghendaki beralangsungnya reformasi yang sebenar-benarnya reformasi? Jika diserahkan kepada alam, kita perlu waktu sedikitnya dua puluh tahun lagi. Lima tahun diperlukan untuk mahasiswa mencapat gelar sarjana strarta satu. Dua tahun lagi untuk kesempatan mereka meraih strata dua. Tiga tahun utnuk mencapai gtingkat doctor atau setara dengan itu. Tetapi perlu dicatat, waktu sependek itu juga harus mencakup perubahan sistem pendidikan. Pendidikan  seharusnya bukan sekadar kegiatan menjadikan anak kita sebagai obyek percobaan kurikulum belaka.

        Pendidikan sebaiknya tidak hanya menambah tingginya gunung penganguran kaum terpelajar. Kita sebaiknya tidak lagi menggunakan istilah “Pengangguran intelektual”. Sebab sesunguhnyalah kaum intelektual itu harus menganggur, dalam arti gtidak makan gaji dari penguasa atau disea oleh kaum industrialis. Sebaba intelektual harus bebas dan otonom agar ia tidak menjadi budak kekuasaan atau jongos kapitalis.

        Perguruan tinggi, universitas dan setaranya harus melakukan perbaikan total dan mendasar. Dosen pengajar sedikitnya lulusan S3. Sarjana S1 dan S2 harus dipandang sebagai mahasiswa yang sedang meneruskan untuk mencapai S3. Hentikan atau cabut izin universitas yang semata berdagang belaka. Penelitian (research) harus diwajibkan (juga fasilitasnya) kepada mereka yang sudah lulus program S3. Jika penelitian dan kesibukan lain yang kontraproduktif dibebankan kepada mahasiswa, itu hanya akan merupakan gangguan yang sangat merugikan.

        Universitas haruslah dikelola sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk memproduksi intelektual, intelegensia, negarawan, kuam professional. Unsur-unsur itulah yang merupakan syarat mutlak reformasi (juga  revolusi!) yang benar-benar berhasil.

        Dengan sendirinya kita sepaham, bahwa intelektual tidak bisa dididik. Intelektual tidak bisa dicetak. Tetapi semua calon intelektual memerlukan pendidikan. Intelektual itu seperti sastrawan. Tidak ada lulusan Fakultas Sastra yang kemudian jadi sastrawan (kreatif). Begitu juga dengan universitas kita yang belum pernah melahirkan intelektual.

        Kita punya ribuan, mungkin jutaan sarjana. Namun kita belum sempat memiliki intelektual dan inteligensia. Akan lahirnya seorang negarawan, masih jauh di balik awan. Tanpa system pendidikan baik dan bermutu, jika lahir intelektual dan intelignsia pastilah merupakan orang-orang otodidak. Nyaris semua intelektual prakemerdekaan adalah kaum otodidak seperti Sjahrir dan Tan Malaka. Sjahrir berhenti sebagai intelektual karena memasuki gelanggang kekuasaan. Tan Malaka tewas tragis ditembak mati dari jarak dekat dan jenazahnya dibuang ke Kali Porong, cabang Sungai Brantas di Jawa Timur.

        Jakarta, 6 Juli 2010.

        Comments

        comments

        Tags: